

INFORMASI - Pemerintah Kota Pekalongan melalui DPMPTSP menerima kunjungan kerja Komisi II DPRD Kabupaten Kabupaten Sumedang pada Senin (23/2/2026) di Ruang Rapat MPP Kota Pekalongan. Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka studi komparasi terkait kebijakan dan implementasi pelayanan penanaman modal di daerah. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala DPMPTSP Kota Pekalongan dengan harapan pertemuan ini menjadi ajang berbagi praktik baik dalam pengelolaan investasi dan pelayanan publik.
Dalam pemaparannya, dibahas berbagai strategi peningkatan realisasi investasi daerah, mulai dari penyederhanaan proses perizinan melalui sistem OSS berbasis risiko, peningkatan kualitas layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP), hingga penyusunan peta potensi investasi daerah. Selain itu, pemerintah daerah juga активно melakukan promosi investasi berbasis potensi unggulan, memperkuat koordinasi lintas OPD dalam percepatan perizinan, serta melakukan monitoring dan evaluasi realisasi penanaman modal secara berkala.
Diskusi berlangsung interaktif dengan pembahasan seputar mekanisme pengawasan investasi, peran DPRD dalam mendukung regulasi yang ramah investasi, serta strategi menarik investor di tengah persaingan antar daerah. Kegiatan ini menegaskan bahwa kemudahan perizinan dan kepastian regulasi merupakan kunci dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Melalui sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD, diharapkan pertumbuhan investasi dapat terus meningkat demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
#DPMPTSKotaPekalongan #Sakpore #wbbm #zi



INFORMASI - Antusiasme masyarakat dalam mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Pekalongan menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa hari terakhir. Lonjakan jumlah pemohon terlihat dari ramainya masyarakat yang datang untuk mengurus legalitas usaha mereka. Salah satu penyumbang peningkatan tersebut berasal dari para pelaku usaha di Pasar Banjarsari yang secara aktif memanfaatkan layanan perizinan guna memperkuat legalitas dan keberlangsungan usaha.

